Sengketa properti merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling sering terjadi di Indonesia. Di antara berbagai penyebabnya, ketidakjelasan batas tanah secara legal menjadi faktor utama yang memicu konflik antarindividu, keluarga, pengembang, hingga institusi pemerintah. Sengketa
Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, krisis energi, dan urbanisasi yang pesat, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah progresif untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu kebijakan terbaru dan inovatif adalah pemberian insentif pajak bagi bangunan
Pembangunan kawasan permukiman di Indonesia kian berkembang pesat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan hunian yang layak, terjangkau, dan strategis. Salah satu model hunian yang kini semakin banyak dibangun adalah rumah deret, yaitu deretan unit rumah
Dalam era digitalisasi dan transformasi tata kelola pemerintahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah progresif dengan memperkenalkan sertifikat tanah berbasis digital yang dilengkapi dengan QR code. Inovasi ini bukan sekadar simbol
Di tengah pesatnya pembangunan permukiman dan kebutuhan tempat tinggal yang semakin meningkat, pemerintah menetapkan sejumlah regulasi yang bertujuan untuk menjaga keteraturan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Salah satu instrumen utama dalam pengendalian pembangunan adalah Rencana
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu bentuk pajak yang dipungut oleh negara atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu atau badan. Sebagai kewajiban rutin setiap tahun, PBB menjadi instrumen
Jual beli properti merupakan salah satu transaksi yang bernilai tinggi dan menyangkut hak kepemilikan yang harus diakui secara hukum. Oleh karena itu, transaksi semacam ini tidak dapat dilakukan sembarangan tanpa mengikuti prosedur legal yang ditetapkan.
Tata ruang merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan ruang yang baik menentukan kualitas hidup masyarakat, efisiensi penggunaan sumber daya alam, hingga ketahanan lingkungan. Namun, implementasi tata ruang di lapangan kerap menghadapi tantangan
Dalam beberapa dekade terakhir, pertumbuhan populasi urban di Indonesia telah memicu lonjakan kebutuhan tempat tinggal sementara, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar. Fenomena ini melahirkan kebutuhan akan hunian terjangkau, fleksibel,
Rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin kehidupan yang layak dan sejahtera. Di Indonesia, kebutuhan akan perumahan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Namun, tidak semua masyarakat mampu membeli